Esportsjambi.com - Komisi VII DPR RI mendesak agar kuota Solar subsidi pada tahun ini ditambah sebanyak 2 juta kilo liter (kl). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengamankan pasokan Solar di dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya sepakat untuk melakukan penambahan Solar subsidi sebesar 2 juta kl menjadi 17 juta kl pada tahun 2022 ini. Tak hanya itu, Komisi VII juga sepakat agar kuota minyak tanah ditambah sebesar 100 ribu kl menjadi 600 ribu kl.
"Berdasarkan kondisi real di lapangan atas paparan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina dan selanjutnya akan diagendakan pembahasan dengan Menteri ESDM," kata dia dalam pembacaan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022).
Selain itu, Komisi VII juga mendesak agar Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Khususnya, untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan melakukan penindakan tegas atas penyalahgunaan BBM bersubsidi, terutama Solar.
Sebelumnya, PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis Solar subsidi pada tahun ini.
Menurut Nicke, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini cukup berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi BBM jenis Solar subsidi. Namun demikian, kuota Solar bersubsidi pada 2022 justru lebih rendah dibandingkan kuota tahun lalu.
"Jadi demand naik 10% tapi dari sisi suplainya kuota turun 5%. Oleh karena itu, kami nanti mohon dukungan jika memang Solar subsidi bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, kuotanya perlu disesuaikan agar sesuai kebutuhan," ungkap Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022).
Adapun kuota Solar subsidi pada 2022 ditetapkan sebesar 15,1 juta kilo liter (kl) di mana alokasi kepada Pertamina sebesar 14,9 juta kl dan PT AKR Corporindo (AKRA) 186 ribu kl. Namun Pertamina memproyeksikan, permintaan Solar subsidi pada tahun ini bisa meningkat hingga 16 juta kl.
Nicke membeberkan kelangkaan Solar bersubsidi sendiri terjadi salah satunya disebabkan oleh selisih harga jual dengan Solar non subsidi yang semakin jauh. Setidaknya, selisih harga Solar bersubsidi dan non subsidi angkanya saat ini telah mencapai Rp 7.800 per liter.
"Ini yang mendorong shifting konsumsi juga. Kami lakukan pengendalian dan monitoring di lapangan. Volume jatah diturunkan, gap harga tinggi," ujarnya.
Sumber : CNBC Indonesia
Komentar
Posting Komentar